Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Pada semester lalu, saya mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan. di salah satu materinya, membahas tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berikut sedikit catatan yang diberikan dari dosen saya, semoga bisa menjadi referensi Para Pembaca :)

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (RECHSSTAAT)  tidak berdasarkan kekuasaan belaka (MACHSTAAT).

Ini mengandung arti bahwa negara ternasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga yang laim dapat melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secar hukum.

2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Sistem ini memberikan ketegasan hukum bahwa pemerintahan dikendalikan dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk konstistusional seperti Undang-Undang.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat).

MPR ialah sebgai badan yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat pemegang kedaulatan rakyat yang membuat Undang Undang Dasar.

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR.

Presiden yang memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercaya pemerintahannya.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Menurut sistem pemerintahan kita, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi presiden bekerja sama dengan DPR dalam hal pembuatan Undang Undang dalam menetapkan APBN. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negera tidak bertanggung jawab kepaad DPR.

Pengangkatan dan pemberhentian  menteri-menteri negara adalh sepenuhnya wewenag presiden. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada presdien. Menteri-menteri inilah yang pada kenyatannya menjalankan kekuasaaan pemerintahan dibidang masing-masing.

7. Kekuasaan kepalap negara tidak tak terbatas.

Sistem ini memberikan ketegasan, bahwa kebijaksanaan atau tindakan presdien diawasi oleh DPR untuk mencegah pemerosotan sistem konstitusional menjadi absolutisme.